AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Judul Buku	:	AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pengarang	:
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	250 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	11 x 21 cm
Berat	:	400 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       32,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp       27,200
Stock	:	1

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pengarang: -

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban           

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban       

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban      

BAB III Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  

BAB IV Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan         

BAB V Ketentuan Pidana

BAB VI Ketentuan Peralihan

BAB VII Ketentuan Penutup

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban       

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap, Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik

KEMBALI KE HALAMANAWAL