TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

HP/WA 0856 0196 7147
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Selasa, 13 Mei 2014

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA


Judul : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Pengarang : Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan Ke : Cet. 4
Tahun Terbit : 2012
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 150 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 16 x 24 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp      43,000 diskon 15  %
Bayar :  Rp    36.550 
Stock : 1





HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Pengarang: Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H
Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
Arti dan terminologi
Arti daerah otonom
Konsep teori pemekaran daerah

BAB 2 SUBSTANSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Dasar hukum
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
Pembagian urusan pemerintahan
Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

BAB 3 STRUKTUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH
Arti administrasi
Pemerintahan daerah
Dewan perwakilan rakyat daerah
Perangkat daerah
Kepegawaian daerah
Keuangan daerah
Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

BAB 4 MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Implementasi kebijakan desentralisasi
Perencanaan pembangunan daerah
Anggaran pendapatan dan belajan daerah
Pembinaan dan pengawasan

BAB 5 KEBIJAKAN POLITIK DALAM OTONOMI DAERAH
Format otonomi dan penyelenggaraanya
Sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Pemberdayaan legislatif daerah

BAB 6 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pemerintahan polis
Ketentuan umum
Pemungutan suara
Ketentuan pidana pilkada
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005



Tidak ada komentar:

Posting Komentar