| Judul | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | |
| Pengarang | : | Abdul Halim | |
| Penerbit | : | Salemba Empat | |
| Cetakan Ke | : | Jilid 1 | |
| Tahun Terbit | : | 2012 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 484 hlm | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 17 x 24 cm | |
| Berat | : | 600 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 124,900 | diskon 15 % |
| Bayar | : | Rp 106.165 | |
| Stock | : | 1 | |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengarang:
Abdul Halim
Penerbit:
Salemba Empat
DAFTAR ISI
BAB 1 SEBUAH PENGANTAR MENGENAL DAN MEMAHAMI AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Pendahuluan
Akuantansi dan
akuntansi sektor public
Penggunaan
informasi akuntansi
Audit dalam organisasi
sector public
Penutup
BAGIAN 1 PENGANGGARAN: TEORI DAN KONSEP
BAB 2 MEMAHAMI ORGANISASI SEKTORPUBLIK SEBAGAI ENTITAS DALAM
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pendahuluan
Organisasi
sector public
Peran
akuntansi dalam organisasi sector public
Entitas dalam
akuntansi sector public
Kesimpulan
BAB 3 ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Keterkaitan
keuangan Negara dan daerah dengan akuntansi sector public
System
akuntansi keuangan sebagai bagian dari pengganggaran sector public
Kesimpulan
BAB 4 NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Pendahuluan
Pengertian
Negara dan pemerintah
Ruang lingkup
keuangan Negara
Asas-asas uu
pengelolaan keuangan Negara
Kekuasaan atas
keuangan Negara
BAB 5 TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengertian
anggaran setor public
Fungsi
anggaran sector public
Tujuan dan
karakteristik anggaran sector public
Prinsip-prinsip
dalam penganggaran sector public
Pendekatan
penganggaran pada sector public
Perkembangan
teori pengangaran sector public
Penganggaran
dan standar pelayanan minimal
Kesimpulan
BAB 6 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGGANGGARAN DI PEMERINTAH
INDONESIA
Pengangaran di
era prareformasi
Pengangaran di
era reformasi
Pengangaran di
era pas-reformasi lanjutan
Agenda di masa
mendatang
Kesimpulan
BAGIAN 2 TEORI DAN KONSEP PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
BAB 7 SEKILAS MANAJEMEN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DI
PEMERINTAH
Pengertian
manajemen stategi
Konsep
manajemen strategi sector public
Implementasi
strategi pada sector public
Tantangan di
masa mendatang
Kesimpulan
BAB 8 PUSAT PERTANGUNGJAWABAN DI PEMERINTAH: TEORI DAN
APLIKASI
System
pengendalian manajemen sector public
Struktur
pengendalian manajemen
Konsep pusat
pertanggungjawaban di organisasi sector public
Pusat
pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja
Implementasi
pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah
Kesimpulan
BAB 9 PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAH: TEORI DAN APLIKASI
Pengukuran
kinerja dan funngsi pengendalian manajemen organisasi sektr public
Kesesuaian
desain pengukuran kinerja dengan desain system pengendalian manajemen
Konsep value
for money pada penguluran kinerja
Konsep dasar
Konsep best
value
Implementasi
pengukurankinerja di pemerintahan
Kesimpulan
BAB10 PENETAPAN HARGA BARANG DAN JASA PUBLIK DI INDONESIA
Manajemen
pelayanan public dan manajemen pelayanan swasta
Penentuan
harga pelayanan public
Playanan
public yang dapat dijual
Dasar
pembebanan tarif pelayanan sector swasta
Dasar
pembebanan tarif pelayanan public
Kesimpulan
BAB 11 SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT: SEBUAH PERBANDINGAN
ANTARA SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS
Kajian
teoretis dalam system reward dan punishment
Konsep dan
aplikasi sisetm reward dan punishment di sector public
Kesimpulan dan
sara
BAGIAN 3 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK: KONSEP PELAPORAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
BAB 12 PUBLIC SECTOR ACCOUNTUNG DAN BUDGETARY ACCOUNTING:
MEMAHAMI POSISI ANGGARAN DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Situasi
internasional atas penggunaan basis akrual
Jenis-jenis anggaran
sector public
Penerapan
akuntansi sector public di Indonesia
Anggaran
sector public
Konsep
anggaran sector public
Akuntansi
anggaran sebagai bagian dari akuntansi sector publik
Kesimpulan
BAB 13 KERANGKA KONSEPTUAL UTUK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kerangka
konseptual sebagai acuan pengembanngan akuntasi sector public
Kesimpulan
BAB 14 MEMAHAMI BASIS KAS VERSUS BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI
ANGGARAN
Perjalanan
reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia
Basis kas
versus basis akrual
Perkembangan
akuntansi berbasis akrual di berbagai Negara
Pro kontra
mengadopsi akuntansi akrual dalam sector public
Akuntansi
pemerintahan berbasis akrual di Indonesia
Kendala-kendala
yang dihadapi
Kesimpulan
BAB 15 STANDAR AKUNTANSI DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ATAU
PEMERINTAHAN
Standar
akuntansi sector public atau pemerintah di Indonesia
Peraturan
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
Pernyataan
standar akuntansikeuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi
nirlaba
Peningkatan
standar akuntansi internasional
BAB 16 PERTANYAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH VERSUS
PERTANYAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
Perbedaan PSAP
dan PSAK
Daftar pustaka
BAGIAN 4 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
BAB 17 MEMAHAMI ARTI PENTING PSAP NOMOR 1 PADA PP NOMOR 24
TAHUN 2005 DAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010
Poko-pokok
bahasan, perbandingan, dan tnjauan kritis
Arti penting
PSAP nomor 01
Penutup
BAB 18 TINJAUAN ATAS PSAP ANG TERKAIT DENGAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KAUANGAN
Tinjauan atas
PSAP nomor 02: laporan realisasi anggaran berbasis kas
Tinjauan atas
PSAP nomor 3: laporan arus KAS
Tinjauan atas
PSAP nomor 04: calk
Kesimpulan
BAB 19 TINJAUAN ATAS PSAP YANG TERKAIT DENGAN AKUNTANSI ASET
TETAP DAN INVESTASI
Akuntansi
asset tetap
Tinjauan
akuntansi asset tetap
Akuntasu
investasi
Tinjauan
akuntansi investasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar