HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

Judul	:	HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP
Pengarang	:	Ropaun Rambe
Penerbit	:	Sinar Grafika
ISBN	:	979-8767-85-3
Cet/ Edisi	:	Cetakan 6
Tahun Terbit	:	2010
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xiv + 437 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	14,5 x 20,5 cm
Berat	:	600 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 95.500	discont  15%
Bayar	:	Rp 81.175
Stock	:	1

DAFTAR ISI :

BUKU 1. TATA CARA PERDATA REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING

BAB 1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Bagian 1. Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan Sendiri dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi

Bagian 2. Sudang-sidang Penbgadilan

Bahian 3. Hakim-hakim dan Penolakan Terhadap Mereka

Bagian 4. Kepusan Pengadilan pada Umumnya

Bagian 5. Penanggungan

Bagian 6. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dan Perlawanan

Bagian 7. Keadaan Batal

BAB 2. TATA CARA BEPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOONGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA

Bagian 1. Gugatan

Bagian 2. Jawaban dan Penjelasan Perkara

Bagian 3. Permohonan Sementara dan Tangkisan tentang Ketidakwenangan

Bagian 5. Pemeriksaan-pemeriksaan Perkara Atas Dasar jawab-Menjawab Tertulis

Bagian 5. Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya Surat-surat dan tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Hal Itu

Bagian 6. Pemeriksaan Saksi-saksi

Bagian 7. Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksian

Bagian 8. Keterangan Para Ahli

Bagian 9. Pendengaran Para Pihak

Bagian 10. Gugatan Antara (Insidentil)

Bagian 11. Gugatan Balik (Rekonvensi)

Bagian 12. Penundaana dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara

Bagian 13. Penyangkalan dalam Pemeriksaan Hakim

Bagian 14. Penunjukan Kepala Pengadilan Lain dan Soal-soal Kekuasaan Mengadili (Kompetensi)

Bagian 15. Pencabutan Instansi (Tingkat Kewajiban dalam Pemeriksaan Perkara)

Bagian 16. Gugurnya Instansi

Bagian 17. Penggabungan dan Penengahan

Bagian 18. Pemeriksaan Singkat di Hadapan Ketua R.v.J

Aturan Penutup Bab 2

BAB 3. BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN

BAB 4. PENUNTUT UMUM

BAB 5. KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PEOROGRASI PERADILAN)

BAB 6. PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TERHADAP  PUTUSAN RAAD VAN JUSTITIE

Bagian 1. Perkara-perkara yang dapat Dimohonkan Banding

Bagian 2. Jangka Waktu untuk Permohonan Banding

Bagian 3. Pemeriksaan dalam Tingkat Banding dan Akibat-akibatnya

BAB 7. PEERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TENTANG PERKARA-PERKARA YANG DIADILI OLEH PENGADILAN UNTUK ORANG-ORANG INDONESIA

BAB 8. DAN BAB 9.

BAB 10. PERLAWANAN PIHAK KETIGA

BAB 11. DAN BAB 12.

BUKU 2. HAL MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA

BAB 1.

BAB 2.

Bagian 2. Sita Eksekurorial pada Pihak Ketiga

Bagian 2A. Sita Eksekurorial terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan

Bagian 3. Pembagian Hasil Eksekusi

BAB 3. TUNTUTAN KJEMBALI BARANG-BARANG TETAP

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum

Bagian 2. Penyitaan Barang-barang Tetap

Bagian 3. Penuntutan Hak Milik

Bagian 4. Sita Eksekutorial atas Bunga Tanah (Grondrente)

Bagian 5. Pengaturan hak Didahulukan dan Pembagian Ulang Hasil Penjualan

BAB 4. SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

BAB 5. PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

Bagian 1. Paksaan Badan

Bagian 2. Pelaksaan Paksaan Badan

Bagian 3. Usaha Paksa

BAB 6. PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA

BAB 7. PEMBERIAN JAMINAN

BUKU 3. BERBAGAI MACAM BERPEKARA

BAB 1. KEPUTUSAN WASIT

Bagian 1. Kompromi dan Pengangkatan Wasit

Bagian 2. Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit

Bagian 3. Keputusan Para Wasit

Bagian 4. Ketentuan tarhadap Keputusan Wasit

Bagian 5. Akhirnya Perkawinan di Muka Para Wasit

BAB 2. ACARA MENGENAI WARISAN TETENTU

Bagian 1. Penyelengaaraan

Bagian 2. Perlawanan terhadap Pengangkatan Segel

Bagian 3. Pengangkatan Segel

Bagian 4. Inventarisasi atau Pendaftaran Harta  Peninggalan

Bagian 5. Penjualan Barang-barang Bergerak

Bagian 6. Penjualan Barang-barang Tetap

Bagian 7. Pembagian

Bagian 8. Hak Istimewa untuk Pendaftaran Harta Peninggalan

Bagian 9. Penjualan Barang-barang Bergerak dan Barang Tetap yang Termasuk dalam Barang-barang Tak Terus

BAB 3. PELEPASN HARTA KEKAYAAN

BAB 4. SARAN MEMPERTAHANKAN HAK

Bagian 1. Sita Revindikasi Barang Bergerak

Bagian 2. Penyitaan atau Putusan yang Ada di Tangan Debitor

Bagian 3. Penyitaan di Tangan Pihak Ketiga

Bagian 4. Sita Gadai untuk Sewa dan Ganti Rugi Usaha (Pacht)

Bagian 5. Penyitaan terhadap para Debitor yang Tak Mempunyai Tempat Tnggal yang Tidak Diketahui, dan Terhadap Orang-Orang Asing, Bukan Penduduk

Bagian 6. Penyiitaan atas Barang

Bagian 7. Penyitaan Atas Pesawat Terbang

BAB 5. PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB 6. PEMERIKSAAN PERKARA SECARA KHUSUS

Bagian 1. Pemeriksaan Perkara di Depan Raad van Justitie dalam Perkara yang Melebihi Dua ratus Gulden

Bagian 2. Penetapan Hak Milik(Eigendomsrecht) atas Barang-barang Tetap

Bagian 3. Penawaran Pembayaran, dan Penitipan Pengadilan atau Consignatie

Bagian 4. Kuasa dan Perempuan yang kawin

Bagian 5. Pencegahan Perkawinan

Bagian 6. Pemisahan Barang-barang

Bagian 7. Perceraian

Bagian 7A. Cara Beperkara Mengenai Nafkah Biaya Hidup

Bagian 8. Penambahan Atau perbaikan Akta-akta Catatan Sipil

Bagian 9. Pembuatan Akta dengan Paksa

Bagian 10. Penolakan mengadili dan Penyerahan kepada Hakim Lain

Bagian 11. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil Notaris dan Pegawai-pegawai Lain

Bagian 12. Berpekara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) atau dengan Biaya dengan Tarif yang Dikurangi

Bagian 13. Pendengaran Sementara Saksi

BAB 7. KENYATAAN TIDAK ADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

BAB 8. PEMBERIAN RELIEF (PERBAIKAN KESALAHAN ATAU PENYIMPANGAN TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK)

BUKU 4. HUKUM ACAR MENGENAI PERKARA-PERKARA YANG TERMASUK KEKUASAAN PRESIDENTIERECHTER

REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUKJ DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA REGLEMNT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg) Staatsblad 1972 No. 227

TITEL 4. CARA MENGADILI PERKARA PERDATA YANG DALAM TINGKAT PERTAMA MENJADI WEWENANG PENGADILAN NEGERI

Bagian 1. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian 2. Musyawarah dan Keputusan Pengadilan

Bagian 3. Banding

Bagian 4. Pelaksaanaan Keputusan Hakim

Bagian 5. Beberapa Acara Khusus

Bagian 6. Izin Beperkara Tanpa Biaya

TITEL 5. BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

REGLEMENT INDONESIA YANG DIBARUI (R.I.B) HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (H.I.R) Staatblad 1941 No. 44

BAB 9. PERIHAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI

Bagian 1. Tentang Pemeriksaan Perkara di dalam Persidangan

Bagian 2. Tentang Bukti

Bagian 3. Tentang Musyawarat dan Keputusan

Bagian 4. Tentang Membandingkan Keputusan (Apel)

Bagian 5. Tentang Menjalankan Keputusan

Bagian 6. Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa

Bagian 7. Tentang Izin untuk Beperkara dengan Tak Berbiaya

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BERLAKUNYA DAN PERALIHAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BERPALING – EN OMTRENT DE INVOERING VAN-EN DEN OVERGANG Staatsblad 1848 No. 10 Tanggal 3 Maret 1848

BAB 1. PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG LAMA

BAB 2. KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN RAJA 16 MEI 1846 NO. 1, YANG SEMENTARA DISISIHKAN ATAU DIUBAH

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-umdanga

Bagian 2. Reglement Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi

Bagian 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bagian 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

BAB 3. KETENTUAN-KETENTUAN SEMENTARA TENTANG REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA RAAD VAN JUNSTIE DI JAWA DAN HOOGGEREGTSHOF INDONESIA

BAB 4. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN TETAP BERLAKUNYA UNTUK SEMENTARA BEBERAPA PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Peralihan Umum

Bagian 2. Catatan Sipil

Bagian 3. Pernyataan Kedewasaan Sempurna, Pernyataan Cukup Umur Terbatas, Pengangkatan Anak, dan Lain-lain

Bagian 4. Hak-hak Suami Istri, yang Kawin Sebelum Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bagian 5. Perceraian, Pisah Meja dan Tempat Tidur, dan Pemutusan Perkawinan

Bagian 6. Perwalian

Bagian 7. Pengusahaan Balai harta Peninggalan dan Juru Harta Peninggalan

Bagian 8. Wasiat Timbal Balik dan Wasiat Lisan, Penetapan di Bawah Tengan tentang Testamen Atau Codicil dan Penunjukan Warisan Tak Langsung

Bagian 9. Utang yang Didahulukan

Bagian 10. Hipotek

Bagian 11. Pembatalan Perkara-perkara yang Merugikan

Bagian 12. Upah yang Diberikan kepada Balai Harta Peninggalan Wali, Pelaksanaan Testamen dan pemberian Tugas

Bagian 13. Bukti dalam Perkara-perkara Perdata

Bagian 14. Keperseroan Perniagaan

Bagian 15. Tagihan Pendapatan Negara dan Sewa Pelaksanaan langsung (Parete Executie), tentang Harga dan Rampasan dan Pencabutan Hak Milik untuk Kepentingan Umum

Bagian 16. Perkara yang Bergantung

Bagian 17. Putusan Hooggeregtshaf, Tunduk Karena Upaya Naik

Bagian 18. Pelaksanaan Akta Pengadilan dan Akta Notaris

Bagian 19. Sandera

Bagian 20. Kentor Lelang

Bagian 21. Pengawasan terhadap Notaris, Gaji, dan Ganti rugi

Bagian 22. Hukum Materai, Pewarisan, dan Pajak Menurut, Persentase Perkara-perkara Peradilan

Bagian 23. Pegawai-pegawai Pengadilan

BAB 5. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BEBERAPA HAL, YANG PENGATURANNYA ADA HUBUNGANNYA DENGAN BERLAKUNYA PERUNDANG-UNDANGAN BARU

HUKUM ACARA PERDATA

Umum

Kompetensi

Pihak-pihak dalam Perkara

Gugatan dan Surat Guagatan

Permohonan dan Surat Permohonan

Eksepsi

Pembuktian (Umum)

Pengakuan

Bukti-bukti Tertulis dan Kekuatan Buktinya

Persaksian

Sumpah

Pemeriksaan Setempat

Putusan

Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Penyitaan

Pelaksanaan Putusan

Biaya Beperkara

RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUN ACARA PERDATA UMUM

KEMBALI KE HALAMAN AWAL